KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Kemitraan Patnership menggelar forum diskusi terarah (FGD) pengukuran tata kelola ketahanan perubahan iklim di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (21/11). Tresno Suhito Perwakilan dari Kemitraan Partnership menuturkan bahwa kegiatan FGD ini untuk mendiskusikan seputar tata kelola perubahan iklim di Kota Pekalongan. Menurutnya dampak perubahan iklim yang berimbas di Kota Pekalongan adalah banjir rob yang terus-menerus.
“Untuk membangun komitmen ketahanan perubahan iklim di Kota Pekalongan ini tentu dibutuhkan sinergi dari pejabat publik yaitu kepala daerah, DPRD, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi,” terangnya. Ia melanjutkan bahwa saat ini isu terkait pengukuran tata kelola perubahan iklim kurang mencuat di permukaan seperti isu lainnya, misalnya pemberantasan korupsi, narkoba, politik dan lainnya. Padahal perubahan iklim ini dihadapi sehari-hari.
“Akibat dari penerbangan hutan secara massal di berbagai belahan dunia, penggunaan kendaraan bermotor dan industrialisasi yang saat ini berdampak seirus terhadap perubahan iklim malah kurang mendapatkan perhatian,” ujar Tresno. Sementara itu Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz menambahkan dampak perubahan iklim bagi Kota Pekalongan khususnya naiknya air laut atau rob terjadi sejak awal tahun 2010. air rob sering terjadi dan meluas yang dipicu karena faktor peningkatan curagh hujan, iklim ekstrim, dan daya dukung lingkungan yang mulai rentan terus mengancam Kota Pekalongan.
“Wilayah Kota Pekalongan dengan ketinggian nol sampai dengan 3 meter di atas permukaan laut termasuk dataran rendah dengan permukaan datar atau landai. Bahkan terdapat daerah 10 sampai 30 cm di bawah permukaan laut yang tak jarang menjadi langganan rob dan abrasi penggerusan daerah pesisir pantai,” ucap Saelany. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman banjir dan rob, Pemkot telagh melakukan berbagai upaya. Antara lain membangun pengaman pantai (revetment), sabuk pantai, pemecah gelombang dan tanggul untuk mencegah rob dan abrasi. Ada pula mangrove park, hutan alami mangrove serta penghijauan di kawasan pantai utara terus digalakkan, baik dari masyarakat maupun pemerintah hingga sampai saat ini 60 persen dari potensi lahan mangrove yang tersedia.
“Dalam penguatan tata kelola ketahanan perubahan iklim di Kota Pekalongan perlu adanya upaya berkelanjutan dan melibatkan partisipasi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya. Pihaknya berharap, forum ini dapat merumuskan ide, gagasan, sumbangsih, ataupun pemikiran yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan tata kelola ketahanan perubahan iklim. (mal)
(SUMBER : RADAR PEKALONGAN, 23-11-2017)
