KIBAS

 

 

Kota Pekalongan – Perubahan iklim berpotensi memberikan dampak pada berbagat aspek kehidupan. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut adalah banjir di wilayah pesisir atau yang dikenal sebagai rob. Dibutuhkan suatu upaya adaptasi sebagai bentuk tindakan responsif yang dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi dampak yang diterima.

Saat ini Kota Pekalongan sebagai salah satu kota di Indonesia yang terdampak perubahan iklim menjadi daerah yang mendapatkan perhatian dari Lembaga Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mendapat bantuan penanganan banjir rob sebesar Rp 86 miliar melalui program Adaptation Fund (AF).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini, Msc mengungkapkan bahwa, pada tahun 2016, Kemitraan telah mengajukan proposal dan sudah disetujui oleh Adaptation Fund,sebuah program dukungan pembiayaan proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang didirikan berdasarkan protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Sementara kegiatan kick off Project Adaptation Fund Kota Pekalongan sudah dilaksanakan pada pertengahan Juli 2021 lalu di Ruang Amarta secara daring , turut melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta peneliti yang merupakan akademisi dari beberapa universitas, antara lain UNDIP (Universitas Diponegoro), ITB (Institut Teknologi Bandung) dan IPB (Institut Pertanian Bogor).

Sementara, pada hari Kamis-Jumat (12-13/8/2021), dari Kemitraan berkunjung ke Kota Pekalongan untuk melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik-titik lokasi yakni Tambak Degayu, TPA, Geotube, Rencana Parapet dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pantai Slamaran untuk rencana Pelabuhan Onshore, TPI terdampak rob dan rencana peninggian tanggul, Geotube dan Rencana Pemindahan Parapet di Pusat Informasi Mangrove (PIM). Menurut Anita, kunjungan lapangan tersebut untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan di Kota Pekalongan dalam program AF tersebut.

“Dalam Program AF tersebut, ada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pekalongan terkait dengan Adaptasi Perubahan Iklim, yang dilaksanakan disini antara lain harapannya bisa menyelematkan garis pantai Kota Pekalongan yang disisi barat belum ada pelindungnya (geotube sudah ada beberapa yang amblas dan diterjang ombak). Sedangkan, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Pekalongan, di PIM sana ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Wisata Mangrove ,nantinya untuk bisa menumbuhkan kembali wisata mangrove di situ untuk perlindungan pantai di Kota Pekalongan,”terang Anita saat dikonfirmasi di ruang kerjanya,baru-baru ini.

Anita berharap, dengan menjadi fokus perhatian dari kegiatan AF Kemitraan tersebut, permasalahan-permasalahan adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan antara lain kaitannya dengan permasalahan sampah dan Coastal Resilience (perlindungan garis pantai) untuk mengembalikan garis pantai yang tadinya sudah terkena abrasi dan sempat mundur beberapa kilometer agar bisa ditanami mangrove dan garis pantai bisa pulih kembali.

“Termasuk kerjasama dengan Belanda pengelolaan air untuk menangani limbah dan penyediaan air bersih di Kota Pekalongan. Karena proposal itu sudah disusun sejak 5 tahunan yang lalu,sementara perkembangan Kota Pekalongan juga ada pembangunan-pembangunan, termasuk di sisi timur yang didanai Kemen-PUPR yang dikerjakan BBWS untuk penanganan banjir rob Sungai Lodji-Banger dari Sungai Lodji sampai ke Sungai Gabus dan pantainya akan dibangun oleh Kemen-PUPR,sehingga perlu ada penyesuaian dengan perkembangan pembangunan Kota Pekalongan. Mudah-mudahan secara bertahap, permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan,” jelas Anita.

Sementara itu, Team Leader Project Adaptation Fund Kota Pekalongan, Dadang Hilman menjelaskan bahwa Kemitraan sebagai unit kerja yang sudah berakreditasi berupaya untuk turut serta dalam menanggulangi permasalahan ini melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan dan mengadvokasi kebijakan ketahanan iklim. Melalui skema pendanaan Adaptation Fund (AF), Kemitraan melaksanakan program pendekatan 3S (safekeeping – surviving – sustaining). Pendekatan 3S merupakan pendekatan untuk perlindungan (safekeeping), peningkatan ketahanan (surviving), dan (sustaining) memelihara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak langsung oleh perubahan iklim agar tetap kondusif dan berkelanjutan. Program ini akan berjalan selama 3 tahun ke depan.

“Kemitraan memilih Kota Pekalongan sebagai kota yang paling terdampak di Indonesia khususnya kaitannya dengan banjir rob dan banjir dari hulu, kondisi lapisan tanah di pesisir Pekalongan telah mencapai minus 30-50 cm di bawah permukaan air laut. Akibatnya peluang terjadinya banjir akan sering terjadi. Pengaruh penurunan muka tanah juga menjadi faktor paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan muka air laut terhadap perubahan luas genangan banjir rob,” imbuh Dadang.

Komponen Intervensi fisik dalam program AF ini di antaranya perlindungan pesisir terhadap abrasi dan terehabilitasi. Kegiatannya di antaranya pengembangan mangrove, penguatan sedimentasi pantai dan pelibatan mayarakat wilayah pesisir. Dampak yang diharapkan menurunnya abrasi pantai, terbentuknya sedimen untuk mempertahankan garis pantai, terehabilitasinya kawasan Pusat Informasi Mangrove dan terlindunginya ekosisten pesisir Kota Pekalongan. Selain itu, pengelolaan sampah atau limbah, fasilitas sanitasi umum dan pengembangan urban farming.Sementara intervensi nonfisik, kegiatan yang akan dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim.

(Tim Komunikasi Publik Dinkominfo Kota Pekalongan)