Sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Kemitraan Indonesia melalui program Adaptation Fund direncanakan akan dimulai pada bulan November 2023 mendatang dengan berbagai pembangunan pekerjaan infrastruktur sebagai upaya untuk mencegah banjir rob di Kota Pekalongan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Program Kemitraan Indonesia, Dewi Rizky pada kegiatan Lokalatih Kerangka Pengaman Sosial dan Free Prior Informed Consent (FPIC), berlangsung di Hotel Howard Johnson, Selasa (24/10/2023). Ia menjelaskan beberapa intervensi infrastruktur yang segera dibangun antara lain, breakwater, MCK, aqua dan urban warming, pembangunan resort di Pusat Informasi Mangrove (PIM), TPS3R dan pelatihan batik dengan warna alami, “Semua pihak itu paham dan menyetujui sehingga tidak ada komplain atau klaim dari masyarakat karena ini dari kota Pekalongan untuk Pekalongan, dukungan tinggi masyarakat sangat kita butuhkan dalam proses sampai juga pelaksanaan nanti,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa perencanaan infrastruktur ini dibuat bersama dengan pemerintah kota setempat sehingga pembangunan tersebut menjawab usulan kebutuhan dari pemerintah kota Pekalongan, “Kemitraan hanya menjadi fasilitator dari bagaimana mengatasi perubahan iklim di kota Pekalongan, diharapkan dengan adanya kerjasama ini apa yang sudah dirancang dapat berjalan sesuai tract lalu apa yang sudah dibangun dapat termaintence dengan baik,” tuturnya.
Terkait breakwater atau pemecah gelombang disampaikan Dewi akan dibangun berdekatan dengan krematorium, kira-kira 150 meter dari bibir pantai, diharapkan dapat membentuk sedimentasi sehingga mangrove dapat tumbuh dan mampu mengurangi tekanan dari arus ke daerah pantai, “Untuk TPS3R kita akan identifikasi yang diperlukan di sebelah mana dekat, rencananya yang berdekatan dengan TPA, sedangkan MCK akan kita bangun 7 unit MCK baru, 9 lainnya rehab,” tandasnya.
Dewi menambahkan pada bulan November mendatang, peletakan batu pertama pembangunan semua infrastruktur akan dilakukan dan dilanjutkan dengan pengerjerana, harapannya masyarakat dan semua pihak terkait memahami bahwa pembangunan infrastruktur segera dimulai untuk mengatasi perubahan iklim di Kota Batik.
