Posts in category: Berita Kota

KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Kemitraan Patnership menggelar forum diskusi terarah (FGD) pengukuran tata kelola ketahanan perubahan iklim di Hotel Santika Pekalongan, Selasa (21/11). Tresno Suhito Perwakilan dari Kemitraan Partnership menuturkan bahwa kegiatan FGD ini untuk mendiskusikan seputar tata kelola perubahan iklim di Kota Pekalongan. Menurutnya dampak perubahan iklim yang berimbas di Kota Pekalongan adalah banjir rob yang terus-menerus.

“Untuk membangun komitmen ketahanan perubahan iklim di Kota Pekalongan ini tentu dibutuhkan sinergi dari pejabat publik yaitu kepala daerah, DPRD, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi,” terangnya. Ia melanjutkan bahwa saat ini isu terkait pengukuran tata kelola perubahan iklim kurang mencuat di permukaan seperti isu lainnya, misalnya pemberantasan korupsi, narkoba, politik dan lainnya. Padahal perubahan iklim ini dihadapi sehari-hari.

“Akibat dari penerbangan hutan secara massal di berbagai belahan dunia, penggunaan kendaraan bermotor dan industrialisasi yang saat ini berdampak seirus terhadap perubahan iklim malah kurang mendapatkan perhatian,” ujar Tresno. Sementara itu Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz menambahkan dampak perubahan iklim bagi Kota Pekalongan khususnya naiknya air laut atau rob terjadi sejak awal tahun 2010. air rob sering terjadi dan meluas yang dipicu karena faktor peningkatan curagh hujan, iklim ekstrim, dan daya dukung lingkungan yang mulai rentan terus mengancam Kota Pekalongan.

“Wilayah Kota Pekalongan dengan ketinggian nol sampai dengan 3 meter di atas permukaan laut termasuk dataran rendah dengan permukaan datar atau landai. Bahkan terdapat daerah 10 sampai 30 cm di bawah permukaan laut yang tak jarang menjadi langganan rob dan abrasi penggerusan daerah pesisir pantai,” ucap Saelany. Untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman banjir dan rob, Pemkot telagh melakukan berbagai upaya. Antara lain membangun pengaman pantai (revetment), sabuk pantai, pemecah gelombang dan tanggul untuk mencegah rob dan abrasi. Ada pula mangrove park, hutan alami mangrove serta penghijauan di kawasan pantai utara terus digalakkan, baik dari masyarakat maupun pemerintah hingga sampai saat ini 60 persen dari potensi lahan mangrove yang tersedia.

“Dalam penguatan tata kelola ketahanan perubahan iklim di Kota Pekalongan perlu adanya upaya berkelanjutan dan melibatkan partisipasi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat,” jelasnya. Pihaknya berharap, forum ini dapat merumuskan ide, gagasan, sumbangsih, ataupun pemikiran yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menyusun dan melaksanakan strategi dan tata kelola ketahanan perubahan iklim. 

Kota Pekalongan, Info Publik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Republik Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan Kawasan Rawan Bencana dan Perubahan Iklim di Hotel Shantika Pekalongan, Rabu (21/11/2018)

Dibuka oleh Assisten Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sri Wahyuni dan dihadiri oleh Perwakilan Kementerian ATR/BPN RI, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kanwil ATR/BPN Kota Pekalongan, Kepala OPD terkait Kota Pekalongan, Lurah se-Kota Pekalongan yang terkena dampak bencana.

Assisten Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Sri Wahyuni yang membacakan sambutan Sekda Kota Pekalongan menuturkan bahwa Pekalongan sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi bencana  sehingga diperlukan suatu rencana teknis yang tersusun dalam Masterplan sebagai upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari bencana dan perubahan iklim baik yang disebabkan dari fenomena alam maupun ulah manusia. Hal tersebut bisa diatasi melalui manajemen bencana yang cepat tanggap dalam melayani masyarakat khususnya terkait dampak rob, abrasi dan land subsidence yang sering terjadi di wilayah Pekalongan Utara.

“Melalui penyusunan Rencana Tata Ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, berbasis mitigasi bencana, serta pengendalian pemanfaatan ruang, maka risiko bencana dapat dikurangi.  Penyusunan Masterplan diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kota Pekalongan”, ujar Sri Wahyuni.

Ia menambahkan fenomena bencana dan perubahan iklim seperti kenaikan suhu, cuaca ekstrim, dan pasang air laut yang telah diakui sebagai fenomena global yang memerlukan perhatian serius, khususnya dengan pertimbangan potensi dampaknya terhadap peningkatan kejadian frekuensi bencana terkait iklim di berbagai wilayah Indonesia khususnya Kota Pekalongan yang terletak di pesisir Utara.

Kementerian ATR/BPN RI yang diwakilkan oleh Staff Direktorat Jenderal Penataan Kawasan Perkotaan, Larasati Pratiwi mengatakan bahwa kegiatan FGD ini merupakan tahapan finalisasi penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Rawan Bencana dan Perubahan Iklim di Kota Pekalongan yang sudah dimulai sejak April 2018. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengkritisi dan memberikan saran berdasarkan teori dan keilmuan. Selain itu perubahan iklim merupakan isu yang berkaitan dengan lingkungan strategis.

Dalam FGD tersebut dilakukan pembahasan mengenai Kondisi Kebencanaan Kota Pekalongan, Penentuan Kawasan Prioritas, Isu strategis, Skenario dan Konsep Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana, dan  Peraturan Zonasi Berbasiskan Mitigasi Bencana. Fokus penanganan resiko bencana yang terjadi di Pekalongan ditekankan daam penanganan banjir rob, abrasi dan subsidence.

“Pekalongan masuk dalam RANMAPI (Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) dan ini merupakan amanah RPJMN dimana penanganan mitigasi bencana menjadi salah satu prioritas nasional sehingga kami sebagai yang memiliki tupoksi penataan ruangan mencoba untuk mengelobarasikan ke dalam spasial karena memang pada umumnya kebanyakan belum mengena di bidang kebencanaan (hanya bersifat normatif saja)”, kata Laras.

Laras mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN RI mencoba untuk membantu Pemkot Pekalongan dalam memberi masukan atau rekomendasi teknis penataan kawasan  rawan bencana khususnya di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana parah di Kota Pekalongan. Menurutnya diharapkan setelah FGD ini, ke depannya bisa dimasukkan ke dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan sebagai langkah antisipasi bencana yang ada di Kota Pekalongan.

Kondisi bencana di Pekalongan khususnya Pekalongan Utara cukup parah  dimana kondisi sanitasi yang tinggi, sering terjadi bencana rob yang kedalaman airnya kurang lebih 1 m. Daerah yang memiliki ancaman tersebut terhadap bencana adalah Kelurahan Bandungan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak, Kauman, Padukuhan Kraton, Pasirkraton Kramat. Proses penentuan kawasan prioritss penanganan didasarkan pada daerah yang beresiko tinggi terhadap bencana. Wilayah Pekalongan Utara banyak yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan karena disana banyak terdapat rencana kawasan budidaya yang termasuk kawasan bencana banjir rob yang tinggi.

Menurut Laras, konsep pengurangan resiko banjir yang direkomendasikan oleh Kementerian ATR/BPN dilakukan melalui Konsep Water Managemen, Konsep Green City,  Konsep Pengelolaan Kawasan Mangrove, dan Konsep Sempadan Sungai.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan sharing mengenai program yang dilakukan oleh OPD terkait dimana menghasilkan masukan berupa rencana pengurangan resiko bencana rob bersifat adaptif melalui tanggul penahan rob yang sedang berjalan proses pembangunannya dan pembangunan rumah ramah lingkungan berupa rumah panggung bagi masyarakat yang terkena dampak rob.

Sebagai upaya untuk mengajak seluruh kalangan masyarakat khususnya mahasiswa agar berperan aktif dalam kampaye perubahan iklim, LPM Al-Mizal IAIN Pekalongan mengadakan Talkshow Nasional dengan menghadirkan narasumber seorang koordinator Regional Jateng-DIY jaringan perubahan iklim Indonesia, Nike Triwahyuningsih dan data research analyst and media outreach Mongabay Indonesia, Akita Arum Verselita. Talkshow tersebut berlangsung di auditorium IAIN Pekalongan, Selasa (10/12/2019).

Usai menyampaikan materi, Akita Arum Verselita mengatakan mengingat perubahan iklim merupakan perkara seriusyang membuat jutaan orang di seluruh dunia berada dalam ancaman cuaca ekstrem, pasokan makanan yang menyusut, serta bencana karena naiknya permukaan air laut, maka peran kalangan milenial sangat penting dalam kampanye perubahan iklim. Menurutnya kalangan milenial mempunyai media sosial sebagai kekuatan untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan.

Sementara itu, ketua panitia pelaksanaan talkshow, Ulfatun Nisa menjelaskan, talkshow ini tidak hanya sekedar menyasar mahasiswa saja namun juga masyarakat umum lainnya, sehingga Harapannya dari peserta yang hadir dapat menjadi agen untuk mengkampayekan perubahan iklim dan mengurangi dampak perubahan iklim agar tidak terjadi bencana-bencana yang tidak diinginkan.

Kota Pekalongan – Perubahan iklim berpotensi memberikan dampak pada berbagat aspek kehidupan. Fenomena ini ditunjukkan dengan adanya pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut adalah banjir di wilayah pesisir atau yang dikenal sebagai rob. Dibutuhkan suatu upaya adaptasi sebagai bentuk tindakan responsif yang dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi dampak yang diterima.

Saat ini Kota Pekalongan sebagai salah satu kota di Indonesia yang terdampak perubahan iklim menjadi daerah yang mendapatkan perhatian dari Lembaga Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mendapat bantuan penanganan banjir rob sebesar Rp 86 miliar melalui program Adaptation Fund (AF).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan, Ir Anita Heru Kusumorini, Msc mengungkapkan bahwa, pada tahun 2016, Kemitraan telah mengajukan proposal dan sudah disetujui oleh Adaptation Fund,sebuah program dukungan pembiayaan proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang didirikan berdasarkan protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Sementara kegiatan kick off Project Adaptation Fund Kota Pekalongan sudah dilaksanakan pada pertengahan Juli 2021 lalu di Ruang Amarta secara daring , turut melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta peneliti yang merupakan akademisi dari beberapa universitas, antara lain UNDIP (Universitas Diponegoro), ITB (Institut Teknologi Bandung) dan IPB (Institut Pertanian Bogor).

Sementara, pada hari Kamis-Jumat (12-13/8/2021), dari Kemitraan berkunjung ke Kota Pekalongan untuk melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik-titik lokasi yakni Tambak Degayu, TPA, Geotube, Rencana Parapet dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pantai Slamaran untuk rencana Pelabuhan Onshore, TPI terdampak rob dan rencana peninggian tanggul, Geotube dan Rencana Pemindahan Parapet di Pusat Informasi Mangrove (PIM). Menurut Anita, kunjungan lapangan tersebut untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan di Kota Pekalongan dalam program AF tersebut.

“Dalam Program AF tersebut, ada kegiatan yang dilaksanakan di Kota Pekalongan terkait dengan Adaptasi Perubahan Iklim, yang dilaksanakan disini antara lain harapannya bisa menyelematkan garis pantai Kota Pekalongan yang disisi barat belum ada pelindungnya (geotube sudah ada beberapa yang amblas dan diterjang ombak). Sedangkan, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Pekalongan, di PIM sana ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Wisata Mangrove ,nantinya untuk bisa menumbuhkan kembali wisata mangrove di situ untuk perlindungan pantai di Kota Pekalongan,”terang Anita saat dikonfirmasi di ruang kerjanya,baru-baru ini.

Anita berharap, dengan menjadi fokus perhatian dari kegiatan AF Kemitraan tersebut, permasalahan-permasalahan adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan antara lain kaitannya dengan permasalahan sampah dan Coastal Resilience (perlindungan garis pantai) untuk mengembalikan garis pantai yang tadinya sudah terkena abrasi dan sempat mundur beberapa kilometer agar bisa ditanami mangrove dan garis pantai bisa pulih kembali.

“Termasuk kerjasama dengan Belanda pengelolaan air untuk menangani limbah dan penyediaan air bersih di Kota Pekalongan. Karena proposal itu sudah disusun sejak 5 tahunan yang lalu,sementara perkembangan Kota Pekalongan juga ada pembangunan-pembangunan, termasuk di sisi timur yang didanai Kemen-PUPR yang dikerjakan BBWS untuk penanganan banjir rob Sungai Lodji-Banger dari Sungai Lodji sampai ke Sungai Gabus dan pantainya akan dibangun oleh Kemen-PUPR,sehingga perlu ada penyesuaian dengan perkembangan pembangunan Kota Pekalongan. Mudah-mudahan secara bertahap, permasalahan-permasalahan tersebut bisa terselesaikan,” jelas Anita.

Sementara itu, Team Leader Project Adaptation Fund Kota Pekalongan, Dadang Hilman menjelaskan bahwa Kemitraan sebagai unit kerja yang sudah berakreditasi berupaya untuk turut serta dalam menanggulangi permasalahan ini melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan dan mengadvokasi kebijakan ketahanan iklim. Melalui skema pendanaan Adaptation Fund (AF), Kemitraan melaksanakan program pendekatan 3S (safekeeping – surviving – sustaining). Pendekatan 3S merupakan pendekatan untuk perlindungan (safekeeping), peningkatan ketahanan (surviving), dan (sustaining) memelihara kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak langsung oleh perubahan iklim agar tetap kondusif dan berkelanjutan. Program ini akan berjalan selama 3 tahun ke depan.

“Kemitraan memilih Kota Pekalongan sebagai kota yang paling terdampak di Indonesia khususnya kaitannya dengan banjir rob dan banjir dari hulu, kondisi lapisan tanah di pesisir Pekalongan telah mencapai minus 30-50 cm di bawah permukaan air laut. Akibatnya peluang terjadinya banjir akan sering terjadi. Pengaruh penurunan muka tanah juga menjadi faktor paling tinggi dibandingkan dengan kenaikan muka air laut terhadap perubahan luas genangan banjir rob,” imbuh Dadang.

Komponen Intervensi fisik dalam program AF ini di antaranya perlindungan pesisir terhadap abrasi dan terehabilitasi. Kegiatannya di antaranya pengembangan mangrove, penguatan sedimentasi pantai dan pelibatan mayarakat wilayah pesisir. Dampak yang diharapkan menurunnya abrasi pantai, terbentuknya sedimen untuk mempertahankan garis pantai, terehabilitasinya kawasan Pusat Informasi Mangrove dan terlindunginya ekosisten pesisir Kota Pekalongan. Selain itu, pengelolaan sampah atau limbah, fasilitas sanitasi umum dan pengembangan urban farming.Sementara intervensi nonfisik, kegiatan yang akan dilakukan di antaranya peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim.

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan mendukung program yang direncanakan Kemitraan melalui program Adaptation Fund (AF) Pekalongan yakni kegiatan pengkayaan mangrove dalam rangka upaya membentuk dan melaksanakan budidaya perairan di ekosistem bakau oleh masyarakat Kota Pekalongan. Untuk menindaklanjuti hal ini digelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Dafam, Senin (28/3/2022).

Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo AP MSi mengungkapkan bahwa Kemitraan telah menyusun proposal dari 2015 dan 2016, ini baru disetujui Desember 2020. Karena lamanya persetujuan dinamikanya berubah, contoh yang terkait mangrove dan tanggul laut yang awalnya direncanakan di Degayu. Dengan maksud dapat menambah hijau dan memperkaya sisi timur karena untuk sisi Barat sudah ada mangrove Pusat Informasi Mangrove (PIM).

“Namun dinamikanya berubah pada Juni 2020 dan ada rob besar. Pada 29 juni 2020 malam, kami menghadap Menteri PUPR saat ada kunjungan di KIT Batang dan Kota Pekalongan dapat alokasi Rp1,1 triliun. Setelah itu ada desain mulai Loji sampai Gabus, tiba-tiba Kemitraan disetujui oleh AF. Sehingga tidak mungkin satu lokasi dengan dua sumber dana,” beber Cayekti.

Terkait mangrove, dalam proposal yang disusun bersama Kemitraan, dikatakan Cayekti bahwa ada pekerjaan konstruksi, mangrove, dan penyadaran perubahan iklim. Yang mangrove itu pada dasarnya tidak dipriortiaskan sebagai benteng utama tetapi dalam konstruksinya itu untuk lokasinya yang tadinya di Degayu difokuskan ke area PIM. “Tantangannya sekarang adalah kepemilikan lahan, hanya sekitar 4 hektar. “Kami ingin ini jadi wisata mangrove karena kalau dijadikan tambak sudah tidak bisa lagi dan bisa disatukan dengan Wisata Pasir Kencana. Harapannya kepemilikan lahan di sana itu seperti urun lahan. Pengelolaannya juga harus melibatkan komunitas,” kata Cayekti.

Lanjut Cayekti memaparkan, tantangan kedua, di sana terus mengalami penurunan muka tanah sehingga kondisi lahannya jika ditanami mangrove itu agak sulit, mangrove juga butuh media tanam yang ada tanah dan airnya. Tatangan ketiga adalah aksesnya yang sementara ini hanya bisa dijangkau dengan perahu. “Peluang mangrove ke depan juga luar biasa. Selain bisa digunakan untuk pewarna batik dapat pula dibuat sirup. Kita optimis, minimal kita terus tanam mangrove di sana,” tukas Cayekti.

Sementara itu, Team Leader Program Adaptation Fund Kemitraan, Dadang Hilman mengungkapkan bahwa kegiatan pengkayaan mangrove dalam rangka upaya terbentuk dan terlaksananya budidaya perairan di ekosistem bakau oleh masyarakat, membaiknya ekowisata bakau dan melibatkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat pesisir Kota Pekalongan, memperbaiki ekonomi budaya melalui penerapan batik ekologis dengan menggunakan pewarna berbahan baku bakau yang secara paralel dirangkaikan dengan kegiatan pembangunan bangunan pantai di area PIM.

“AF Pekalongan ingin membangun ketahanan kota pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, memulihkan perlindungan alam untuk meningkatkan ketahanan dari bahaya banjir serta kerentanan dengan memulihkan ekosistem bakau dan meningkatkan perlindungan pantai menjadi salah satu target yang ingin dicapai,” terang Dadang.

Disampaikan Dadang dalam FGD ini dibahas tentang kegiatan pengkayaan mangrove. Ada tiga pendekatan yang dilakukan oleh Kemitraan yang berkaitan dengan mangrove yakni proteksi terkait pesisir Kota Pekalongan. Khususnya untuk kawasan PIM yang oleh Perda Pekalongan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kedua, bagaimana warga terdampak di delapan kelurahan ini minimal bisa bertahan apa yang sudah dilakukan sekarang. dan bagaimana mangrove di sana harus tumbuh, kuat, dan keberadaannya ditingkatkan,” pungkas Dadang.

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan bersama Lembaga Kemitraan Jakarta melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersaa memgenai Program Adaptation Fund. Program tersebut merupakan sebuah program dukungan pembiayaan proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang didirikan berdasarkan protokol Kyoto dari konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC). Penandatanganan MoU dilakukan secara simbolis oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid dan Direktur Eksekutif Kemitraan Jakarta, Laode M Syarif, berlangsung di Ruang Kresna Setda Kota Pekalongan, Rabu (20/4/2022).

Walikota Aaf menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pihak Kemitraan Jakarta yang telah menunjuk Kota Pekalongan menjadi pilot project Program Adaptation Fund. Seperti diketahui, saat ini Kota Pekalongan sebagai salah satu kota di Indonesia yang terdampak perubahan iklim menjadi daerah yang mendapatkan perhatian dari Lembaga Kemitraan (Patnership for Governance Reform) untuk mendapat bantuan penanganan banjir rob sebesar Rp 86 miliar melalui program Adaptation Fund (AF).

“Kita sudah MoU dengan Kemitraan mengenai Adaptation Fund dimana Kota Pekalongan menjadi pilot project program ini. Mudah-mudahan, program ini bisa berjalan lancar dan berhasil untuk meminimalisir dampak bencana perubahan iklim di Kota Pekalongan, ” tutur Aaf.

Aaf menyebutkan, dalam penerapan Program Adaptation di Kota Pekalongan ini diantaranya dilakukan melalui penanaman mangrove, pembuatan tanggul, dan program antisipasi perubahan iklim lainnya. Aaf bersyukur, di Tahun 2022 ini dampak banjir Kota Pekalongan sudah semakin berkurang dibandingkan di tahun 2022 silam. Hal ini berkat program-program yang selama ini sudah dilakukan baik melalui pembangunan sumur pompa, pembuatan tanggul, dan program-program lainnya yang masih terus diupayakan. Mengingat, banjir yang disebabkan air hujan dan rob ini penanganannya jauh berbeda

“Banjir Kota Pekalongan di tahun 2020 silam ada 22 kelurahan terdampak banjir dari 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Alhamdulillah, di tahun 2022 ini sudah mulai berkurang hanya masih 4 kelurahan yang masih terdampak banjir, dan masih kita upayakan terus agar bisa tuntas. Dengan adanya program Adaptation Fund ini mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Jakarta, Laode M. Syarif menjelaskan, sebagaimana yang ditandatangani dalam MoU, ada beberapa kegiatan dalam Adaptation Fund yang akan digarap Kemitraan diantaranya membantu pembuatan tanggul yang desainnya saat ini tengah didiskusikan bersama, menanam dan memperkaya beberapa wilayah mangrove agar dampak rob tidak terlalu merusak lingkungan, melakukan beberapa megiatan pemberdayaan masyarakat agar kegiatan ekonomi di wilyah terdampak perubahan iklim bisa teratasi sedikit demi sedikit.

“Jadi, intinya kami membantu pemerintah menjalankan program-program perbaikan akibat dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan,” ucap Laode.

Laode menerangkan, pendampingan yang dilakukan Kemitraan kepada sejumlah kelurahan terdampak banjir ini berlangsung selama 3 tahun mendatang.

“Proyek program Adaptation Fund ini akan dilakukan pendampingan hingga Tahun 2024 mendatang. Tetapi, kalau ada sumber pendanaan lain, Program Adaptation dari Kemitraan ini bisa terus berlanjut,” tandasnya.

Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan menandatangani kesepakatan Program Adaptation Fund (AF) Kemitraan di Hotel Santika Pekalongan, Rabu (25/5/2022). Dengan ditandatanganinya perjanjian ini Rencana Aksi Daerah (RAD) mulai dilakukan.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid SE menyampaikan bahwa Kota Pekalongan sudah ada MoU dengan Kemitraan dan beberapa pertemuan sudah dilakukan. “Project pertama bantuan penanaman mangrove penanganan banjir dan rob sudah MoU, dan hari ini kick off penandatanganan kesepakatan. Mudah-mudahan momennya tepat melihat Kota Pekalongan sangat terdampak banjir dan rob,” tutur Aaf.

Aaf menyampaikan, Kemitraan serius menangani permasalahan di Kota Pekalongan karena ini project pertama mereka. Jika di Kota Pekalongan ini berhasil dapat dilanjutkan dengan project di kota atau kabupaten lainnya. “Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Aaf.

Sementara itu, Team Leader Program Adaptation Fund Kemitraan Jakarta, Dadang Hilman menjelaskan, sebetulnya kick off proyek ini sudah kami mulai sejak Juli tahun lalu. “Setahun ini kami mempersiapkan rencana jangka pendek dan menengahnya dan ini melalui proses penyusunan RAD,” beber Dadang.

Lanjut Dadang menerangkan, masing-masing OPD mendukung sesuai dengan tupoksinya, misalnya untuk DLH akan dibantu untuk penguatan sampah. Walaupun tak terkait langsung namun sampah itu menjadi permasalahan masyarakat Kota Pekalongan. “Kami melihat banjir tahun lalu disertai dengan sampah yang mengkhawatirkan,” tandas Dadang.

Diungkapkan Dadang, AF akan membantu membangun fasilitas yang direncanakan dengan yakni mengembangkan ekowisata. “Mudah-mudahan dapat dukungan banyak pihak menghadapi isu besar rob. Kami punya mimpi merehabilitasi kawasan mangrove PIM yang dijadikan ekowisata. Semoga selain berdampak dengan lingkungan juga mendukung ekonomi masyarakat,” pungkas Dadang.

Kemitraan bekerjasama dengan pemerintah kota Pekalongan mengadakan kegiatan Pelatihan Pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) Tingkat Kelurahan Kota Pekalongan Tahun 2022 yang diikuti oleh delapan kelurahan yang terdampak banjir dan rob, diantaranya kelurahan Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Krapyak, Bandengan, Padukuhan Kraton dan Pasir Kraton Kramat yang dilaksanakan di hotel Aston Semarang selama tiga hari dari tanggal 26 hingga 28 Mei 2022. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menyosialisasikan Perubaham Iklim yang terjadi saat ini dan strategi untuk beradaptasi atas perubahan iklim dengan Pembentukan Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) di setiap kelurahan yang terdampak banjir dan rob.

Kota Pekalongan – Penanganan banjir dan rob tak hanya dilakukan oleh tataran pemerintah, masyarakat harus ikut terlibat dalam penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan. Mendasari hal ini Kemitraan Jakarta menggandeng Komunitas Save Pekalongan untuk mendukung Program Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Banjir Rob di Kota Pekalongan.

Kemitraan Jakarta menggelar silaturahmi dengan Komunitas Save Pekalongan sekaligus talkshow di Ruang Meeting Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Rabu (1/6/2022).

Team Leader Program Adaptation Fund Kemitraan Jakarta, Dadang Hilman mengungkapkan bahwa acara semacam ini perlu dilakukan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat terdampak banjir rob salah satunya dengan komunitas-komunitas di sini.

“Kemitraan mulai dengan membantu pemda menanggulangi banjir rob melalui pembangunan ekosistem mangrove di PIM, saat ini kondisinya cukup parah dengan adanya banjir rob, tekanan air laut perlu dikendalikan agar mangrove dapat tumbuh dengan baik,” terang Dadang.

Disebutkan Dadang, Kemitraan juga melakukan. pendekatan dengan melakukan upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman OPD, masyarakat, kelompok pemuda, dan sebagainya. “Komunitas-komunitas di sini juga kami libatkan dalam kegiatan sehingga hari ini selain silaturahmi juga talkshow untuk menambah pemahaman mereka,” jelas Dadang.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Save Pekalongan, Trisno Suwito menyampaikan bahwa Kota Pekalongan saat ini dihadapkan dengan persoalan terkait dengan lingkungan. Itu terlihat dari wilayahnya terkena dampak banjir rob akibat perubahan iklim yang naiknya permukaan air laut sejak beberapa tahun terakhir. “Perubahan iklim telah menyebabkan naiknya permukaan air laut dan pola curah hujan di Kota Pekalongan,” kata Trisno.

Dikatakan Trisno, pemerintah sedang berupaya melakukan penanganan banjir rob, namun penanganan dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Tapi juga harus melibatkan elemen lain termasuk dari masyarakat. “Komunitas Save Pekalongan sebagai bagian dari masyarakat sipil selama ini telah ikut mencoba berkontribusi dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim di Kota Pekalongan. Saat ini ada 40 komunitas yang bergabung dan siap untuk ikut kampanye dan aksi atas dampak perubahan iklim dan banjir rob di Kota Pekalongan,” tandas Trisno.

Selanjutnya, disebutkan Trisno pada talkshow ini menghadirkan narasumber Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, Ketua DPRD Kota Pekalongan, Bambang Sugiyarto, Ulama Pekalongan, KH Ziman Hanifun Nusuk.

Kota Pekalongan – Penganugerahan Karya (Awarding) dalam rangka lomba Aksi Generasi Muda Perubahan Iklim Kota Pekalongan digelar oleh Kemitraan di Ball Room Hotel Santika Pekalongan, Minggu malam (12/6/2022). Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin STP hadir memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba.

Awarding lomba Aksi Generasi Muda Perubahan Iklim Kota Pekalongan ini dalam rangka mengimplementasikan program/kegiatan kepemudaan di bawah Project Adaptation Fund (AF) di Kota Pekalongan yakni untuk membangun kapasitas pemuda-pemudi menjadi agen-agen perubahan dalam aksi-aksi adaptasi perubahan iklim melalui pelaksanaan rangkaian lomba yang meliputi lomba pidato, poster, video pendek, dan foto.

Salahudin mengungkapkan bahwa Kemitraan banyak bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan stakeholder lainnya di Kota Pekalongan, termasuk AF dalam berbagai program. “Untuk kegiatan kali ini sasarannya sangat tepat karena pada masa mendatang generasi muda akan menjadi penerus untuk turut aksi adaptasi perubahan iklim,” jelas Salahudin.

Menurut Salahudin jenis perlombaan yakni foto, video, pidato, poster, dan sebagainya ini menjadi sesuatu yang menginspirasi banyak orang. “Kalau generasi muda sudah bisa merekam dan menarasikan, harapan kami nantinya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan riil. Bagaimana mereka membantu untuk menghadapi perubahan iklim,” kata Salahudin.

Direktur Program Sustainable Governance Strategic Kemitraan, Dewi Rizki menerangkan bahwa butuh tata kelola yang baik dari semua pihak sehingga adaptasi perubahan iklim ini dapat ditanggulangi bersama. “Saat ini memang yang kami sasar adalah generasi muda. Seperti yang disampaikan eawalkot bahwa ini memang gerakan yang diharapkan dari generasi muda agar dapat bersama menanggulangi perubahan iklim,” tukas Dewi.

Adapun list juara dalam kompetisi ini, Juara 1 Lomba Pidato yakni Sekar Inggrid Prameswari, Juara 2 yakni Hafiz Dwijayanto, Juara 3 yakni Fairuz IftiIftikhor. Selanjutnya untuk Lomba Desain Poster, Juara 1 M Baru Fatihin, Juara 2 Diva Agustina, dan Juara 3 M Hevi Sabillah. Lomba Foto Juara 1 yakni Akrom Muhsinin, Juara 2 Duwi Utami, Juara 3 Muhammad Fikri Nafis. Kemudian Lomba Video Pendek, Juara 1 Faza Kekal Insani, Juara 2 Labieb Lukmani, dan Juara 3 Chelsea Arantza Phoebe.