Tahun 2010 merupakan pertama kali banjir rob masuk ke wilayah Kelurahan Padukuhan Kraton, tepatnya di empat RW, yakni 12, 13, 14, dan 15. Mesikipun tidak langsung berbatasan dengan pantai utara jawa, namun banjir yang diakibatkan dari naiknya muka air laut tersebut secara perlahan mulai mengganggu pemukiman penduduk.
Dari tahun 2014, lahan seluas 68,717 Ha tergenang permanen dan tidak dapat dimanfaatkan baik untuk ekonomi maupun tempat tinggal. Lahan persawahan sudah tidak dapat lagi ditanami padi, dan terjadi perubahan mata pencaharian warga. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebgai wiraswasta/pedagang, karyawan swasta, dan Buruh.
Topografi kelurahan dengan hanya memiliki ketinggian 0 – 1 meter di atas permukaan laut, semakin mempermudah air rob masuk dan menggenangi pemukiman. Air kerap masuk melalui Sungai Bremi yang melintasi wilayah Padukuhan Kraton jika terjadi pasang air laut dan debit air hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan penduduk Kelurahan Padukuhan Kraton (Khususnya di RW 12 – 15) kerap kali melakukan peninggian lantai rumah, agar tidak tergenang dan tetap dapat dihuni. Bagi warga yang kurang mampu, biasanya hanya melakukan peninggian lantai tanpa melakukan peniggian atap, sehingga mempersulit ruang gerak meraka di dalam rumah.
Kerugian banyak dirasakan oleh warga. Pada sektor pendidikan misalnya, sekolah kerap kali libur jika banjir datang, dan kalaupun tetap bersekolah maka siswa – siswi tidak menggunakan alas kaki. Sektor ekonomi, selain sawah penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada usaha di bidang batik juga terkena imbas. Sebagai contoh, gelombang pasang air laut dan curah hujan yang tinggi pada awal tahun 2023 menyebabkan para pelaku usaha batik berhenti produksi selama kurang lebih 1 bulan. Puncaknya, terjadi penurunan nilai aset seperti harga tanah, bangunan dan kendaraan.
Di sektor kesehatan, warga jauh dari kata higienis karena terganggunya sanitasi dan minimnya ketersediaan air bersih akibat intrusi air laut yang menyebabkan tidak layak konsumsi. Mereka kesulitan melakukan aktivitas dari mulai mandi dan buang air besar karena minimnya sarana dan prasarana yang memadahi.
Persoalan yang terjadi memaksa warga beradaptasi. KEMITRAAN bersama Pemerintah Kota Pekalongan melalui program Adaptation Fund menginisiasi adanya upaya adaptif warga melalui pendekatan 3M; Melindungi, Mempertahankan dan Melestarikan.
Di tahun pertama, program fokus pada penyiapan perangkat kelembagaan dan peningkatan kapasitas para pihak. Di tahun ke dua, kegiatan lebih kepada penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-API) serta assessment serta pengembangan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan kelompok. Sementara rencana di tahun ketiga adalah melakukan penguatan terhadap upaya yang telah dilakukan serta mendokumentasikan pembelajaran.
Adapun kegiatan yang telah dilakukan kepada anak muda sebagai salah satu prioritas sasaran program di Kelurahan Padukuhan Kraton antara lain; penyadartahuan terkait adaptasi perubahan iklim melalui nonton bareng film dan kemudian mendiskusikan apa pentingnya kita menjaga alam semesta. Kegiatan lomba dan pelaksanaan youth camp.
Pada level strategis, kegiatan seperti asistensi penyusunan kajian kerentanan dan resiko iklim di kelurahan, asistensi prioritas pilihan aksi adaptasi di tingkat tapak/kelurahan, pendampingan kelompok urban farming, pembentukan dan penguatan Kelembagaan Pokja PI, serta asistensi assesment pembanguan MCK Komunal dilakukan untuk menjawab kebutuhan warga.
Adapun kegiatan penyadartahuan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kepedulian anak muda terhadap isu perubahan iklim. Hal ini terlihat dari bergabungnya enam pemuda alumni youth camp menjadi pengurus Pokja PI Kelurahan Padukuhan Kraton.
Berdasarkan Dokumen RAD – API Kota Pekalongan menyatakan bahwa Kelurahan Padukuhan Kraton memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi, sehingga menjadi prioritas intervensi adaptasi dalam menanggulangi perubahan iklim, khususnya banjir Rob. Hal ini ditunjukan dari kegiatan seperti rekonstruksi permukiman penduduk, Fasum, dan Fasos di wilayah pesisir agar lebih adaptif iklim.
Inisiatif juga dilakukan melalui penguatan terhadap kelompok urban farming yang ada, salah satunya Kelompok Tani Utari. Upaya ini berhasil mendorong kelompok untuk lebih professional dalam pengelolaan kelompoknya, dari hulu dengan menciptakan model sistem pembukuan buku kas umum yang sederhana, melakukan peningkatan kualitas produk dan pemasaran, termasuk di antaranya melakukan izin usaha (legalitas produk) hingga terbit Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Produk yang telah memiliki SPP-IRT antara lain Stik Sledri, Stik Kemangi, Stik Kucay dan Dodol Terong. Saat ini sedang berjalan pendampingan perizinan sertifikasi Halal.
Pada sisi kebijakan, program juga mendorong pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim (Pokja PI) beranggotakan 21 orang (10 laki – laki dan 11 perempuan). Pendampingan dan penguatan Pokja PI dilakukan hingga menghasilkan Rencana Kerja (Renja) detil periode Januari – Juni 2023. Rencana kerja yang akan dilakukan meliputi rapat rutin bulanan internal Pokja PI, Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim, Penanaman Tanaman Pangan (Urban Farming) dan Budidaya Ikan Nila Salin. Program yang saat ini telah berjalan adalah budidaya ikan Nila Salin menggunakan sistem karamba jaring tancap, berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurus Rumah Data Padukuhan Kraton. Selain itu, Pokja PI melalui Ketuanya yaitu Pak Afif juga aktif dalam menuangkan isu – isu adaptasi perubahan iklim di lingkup lembaga / kelompok masyarakat kelurahan, juga mengajukan kegiatan-kegiatan di program kerja di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) tahun 2023.
Asistensi assesment pembanguan MCK Komunal, dari kegiatan ini terdapat 1 usulan pembangunan MCK Komunal Baru di lahan yang dihibahkan oleh warga setempat, dan 2 usulan untuk perbaikan MCK Komunal. Pembangunan baru dan perbaikan MCK Komunal menunggu hasil dari kajian konsultan, dalam hal ini adalah Yayasan Bintari.
