Alarm dari Pesisir: Kala Jalanan Beradu dengan Laut di Pekalongan
Pekalongan – Di ujung utara kota ini, terselip sebuah ironi yang tertulis di atas tanah yang perlahan hilang. Pada Rabu, 29 April 2026, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan beserta jajaran pejabat struktural meninjau langsung lokasi guna memantau aset-aset dinas yang kini terendam rob. Pusat Informasi Mangrove (PIM) yang seharusnya menjadi mercusuar edukasi pelestarian alam, justru berubah menjadi saksi bisu kegagalan manusia dalam membaca tanda-tanda zaman. Di sini, kita tidak lagi belajar perihal menjaga ekosistem; kita belajar betapa kerasnya hukum alam saat perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang mengepung hari ini.
Kawasan tersebut kini menjadi ruang tunggu bagi nasib yang tak pasti, terutama menyangkut aksesibilitasnya. Secara administratif, jalan penghubung menuju lokasi berada di bawah otoritas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, namun karena jalur awal telah lama tenggelam akibat kenaikan muka air laut yang dipicu pemanasan global, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan mengambil langkah strategis dengan membangun ulang infrastruktur tersebut di atas lintasan yang sama. Upaya ini menjadi ikhtiar krusial agar kawasan ini tidak terisolasi dan tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
Namun, di balik perbaikan tersebut, tersimpan dilema yang berat. Jalan yang dibangun dengan harapan menghidupkan kembali geliat ekonomi dan pariwisata lokal itu kini harus berhadapan dengan musuh yang tak kenal lelah: intrusi air laut yang kian agresif. Kita menyaksikan sebuah fenomena paradoks yang jamak terjadi di era krisis iklim: saat pembangunan baru saja rampung, air laut justru menuntut ruangnya kembali akibat penurunan muka tanah yang diperparah oleh tekanan perubahan iklim global.
Fakta di lapangan menunjukkan betapa tidak seimbangnya pertarungan ini. Bagian jalan yang didirikan lebih awal kini kembali karam, bahkan di banyak titik, permukaannya telah sejajar dengan permukaan air. Hal ini bukan sekadar masalah teknis konstruksi atau tanggung jawab lintas dinas semata, melainkan isyarat bahwa setiap jengkal infrastruktur yang dibangun di atas tanah yang terus melesak akan selalu tertinggal oleh laju kenaikan air laut yang tak terbendung. Kita sedang menambal lubang di tengah banjir yang terus meninggi; sebuah upaya yang, jika tidak disertai perubahan strategi fundamental dan sinergi antarlembaga yang luas dalam menghadapi dampak perubahan iklim, hanya akan menjadi pengulangan siklus kerugian tak berujung.
PIM hari ini bukan lagi sekadar destinasi wisata; ia adalah pengingat keras bahwa kita berada di titik nadir. Pilihan yang tersedia kian sempit: terus beradu dengan air melalui perbaikan fisik yang tak kunjung selesai, atau mulai berani merancang ulang paradigma pembangunan pesisir yang lebih adaptif, melampaui sekadar meninggikan jalan, dan bersiap hidup berdampingan dengan realitas iklim yang terus berubah.
